SISTEM EKONOMI PASAR-BEBAS

Sekarang ini gelombang sistem ekonomi pasar-bebas didorong masuk ke Indonesia. Banyak diantara kita, karena kelengahan dan karena kagum terhadap kemajuan ekonomi dan teori ekonomi liberal Barat, dengan ketundukan dan tanpa tedeng aling-aling telah ikut menjadi pemuja sistem ekonomi pasar-bebas itu. Sistem ini tidak menghendaki adanya campur tangan dari siapa pun, termasuk campur tangan Pemerintah.

Mekanise pasar-bebas tidak lain dan tidak bukan adalah ''mekanisme pelelangan'' (auction mechanism), dimana yang punya uang dan paling mampu enawar tertinggi akan menjadi pemenang dalam lelang. Kita dapat menyebut sistem ini sebagai sistem ''kedaulatan pasar''. Jadi, mereka yang lengah budaya itulah yang ikut mendorong lahirnya ''kedaulatan pasar'', menobatkan pasar sebagai berdaulat. Pasar yang bermahkota kedaulatan ini dapat menggusur siapa pun serta menguasai apa pun dan siapa pun. Artinya, mereka (para pemuja pasar-bebas) telah lengah bahwa misi kultural kita adalah mengukuhkan ''kedaulatan rakyat'', menobatkan rakyat sebagai berdaulat, dengan segala harkat martabat terhormatnya.

Kedaulatan Rakyat di pasar kita harus kita tegakkan kembali. Sistem ekonomi pasar-bebas jelas bertentangan dengan Sila ke-5 PANCASILA: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasar-bebas bahkan diskriminatif terhadap yang miskin. Pasar-bebas menutup hak demokrasi ekonomi rakyat, yang miskin tanpa daya beli hanya akan menjadi penonton belaka, akan berada di luar pagar-pagar transaksi ekonomi. Pasar-bebas melahirkan swastanisasi (yang ''privatisasi'', bukan yang ''go-public'') yang melepaskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan kaum kapitalis orang-perorang. Pasar-bebas mencari laba ekonomi, bikan manfaat ekonomi. Pasar-bebas menggeser dan menggusur (disempowering) rakyat ekonomi lemah dari tanah dan usaha-usaha ekonominya. Pasar-bebas memperkukuh ketimpangan struktural, lantas mendorong terbentuknya polarisasi sosial-ekonomi.